Aceh Singkil — MitraPolda.com |
Dugaan penyalahgunaan wewenang kembali mencuat di wilayah Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil. Kali ini, Kepala Desa (Kades) Singkohor diduga kuat terlibat dalam praktik manipulasi dan penyimpangan administrasi terkait pengelolaan Hutan Produksi yang berada di wilayah desa tersebut.
Informasi yang diperoleh dari sejumlah warga dan dokumen yang telah dihimpun menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Saporadik) serta beberapa oknum yang melakukan pengelolaan lahan hutan produksi (HP) yang tidak sesuai dengan prosedur, serta tanpa melalui proses musyawarah desa yang transparan.
Pasalnya Mj Kades Singkohor ada menanda tangani Saporadik tanah di kawasan hutan produksi dan membiarkan oknum yang melakukan pengelolaan lahan HP di wilayah Kecamatan Singkohor.
Salah satu korban yang enggan disebutkan namanya (U) mengatakan bahwa ada sudah surat Saporadik yang ditandatangani oleh kades singkohor.
“Tapi kok ironisnya surat saya beliau tidak mau mendatangani dengan alasannya Tunggu dulu Pak agar aman dulu baru kita tandatangani,” tuturnya
U menambahkan padahal uang untuk penandatanganan itu sudah saya berikan sebanyak tiga kali.
“Tahap pertama selesai mengukur harinya saya sudah lupa tapi ada uang ukur saya berikan, saya mengantarkan uang dua juta setelah, beberapa hari kemudian saya mengantar uang lagi sepuluh juta, namun kades tidak berani menandatangani semua lembaran surat yang saya bawa, cuma satu surat yang didatanganinya dengan alasannya menunggu aman, jadi si udin saya panggil ke kantor desa supaya Udin mengetahui kronologis, jadi si Udin datang dan Kades langsung berpesan kepada saudara Udin uang yang dari Pak Ucok sudah saya terima jadi suratmu tinggal dulu di desa, kita tunggu dulu aman kalau sudah aman nanti baru saya tandatangani,” ucapnya
Korban berharap agar kades singkohor tersebut menandatangani Saporadik yang sebelumnya pernah dibawa ke Kades.
“Dan bila tidak, hal ini akan di bawa ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH) agar menangkap dan mengadili Mj dan seluruh oknum yang bermain disana,” ucapnya dengan kesal
Awak media ini mengonfirmasi camat Singkohor FATHURRAHMAN, S.IP, M.Si Via WatshApnya pada senin (29/9/2025) mengatakan coba kami telusuri dulu permasalahannya.
‘Sejauh ini sepengetahuan kami adanya HPK itu diwilayah Kampung Lae Sipola dan Kampung Lae pinang, sesuai dengan beberapa kali pertemuan yang diadakan baik oleh BPKHTL Aceh ataupun BPN,” imbuhnya
Awak media ini mencoba menghubungi Kades Singkor beberapa kali namun belum tersambung hingga berita ini di terbitkan.
Tim / Reda
