MITRAPOLDA.COM, Medan – Pulau Sumatera kembali dihantam krisis energi berskala masif. Sejak Kamis malam, 22 Mei 2026 pukul 18.45 WIB hingga melintasi dini hari pukul 02.00 WIB, aliran listrik di seluruh provinsi dari ujung Aceh hingga Lampung padam total (blackout). Fenomena ini terjadi akibat tumbangnya Sistem Pembangkit Sumbagut dan interkoneksi Sumatera. Hingga berita ini diturunkan, jutaan warga di wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan masih terjebak dalam kegelapan total tanpa ada tanda-tanda pemulihan yang pasti dari pihak PT PLN (Persero).
Kelumpuhan total ini memicu gelombang kemarahan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik secara terbuka mulai mempertanyakan apakah ambruknya sistem kelistrikan nasional ini merupakan dampak langsung dari meroketnya nilai tukar dollar Amerika Serikat yang menyeret harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tingkat tertinggi. Ketidakmampuan PLN menjaga stabilitas pasokan listrik diduga kuat akibat kebijakan penghematan ekstrem atau krisis anggaran internal, di mana PLN dipaksa menanggung beban biaya operasional dan bahan baku pembangkit yang kian melambung akibat depresiasi mata uang rupiah.
Kondisi riil di lapangan ini secara telak membantah pernyataan politik Presiden yang sebelumnya sempat mengklaim bahwa “rakyat di pedesaan tidak akan terpengaruh oleh lonjakan kurs dollar”. Fakta pemadaman total dari Aceh sampai Lampung membuktikan sebaliknya: ketika dollar melambung dan krisis BBM menghantam sektor hulu energi, rakyat pedesaanlah yang justru paling pertama dan paling parah merasakan dampaknya. Aktivitas ekonomi lumpuh, layanan publik terhenti, dan masyarakat harus menanggung kerugian materiel akibat kegagalan tata kelola energi nasional.
“Pernyataan bahwa rakyat kecil terlindungi dari gejolak ekonomi global adalah ilusi. Hari ini, dari Aceh sampai Lampung, rakyat di desa maupun di kota sama-sama meraba dalam kegelapan. Dollar naik, BBM langka, dan fatalnya, listrik mati total berjam-jam tanpa solusi yang jelas. Ini adalah bukti nyata bahwa krisis global dan bobroknya pengelolaan domestik berdampak langsung ke dapur rakyat terkecil,” ujar salah satu tokoh advokasi masyarakat publik di Sumatera Utara.
Di samping faktor makroekonomi, krisis kelistrikan masif ini disinyalir kuat berakar pada minimnya perawatan, pemeliharaan, serta peremajaan peralatan penunjang transmisi oleh manajemen PLN. Alih-alih melakukan modernisasi infrastruktur guna mengantisipasi beban sistem, anggaran operasional diduga kuat terus mengalir ke pos-pos non-prioritas. Publik menduga keras bahwa kelemahan struktural ini terjadi akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tak terkendali di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Situasi semakin diperparah dengan transisi kelembagaan BUMN yang kini dilebur dan tergabung dalam satu wadah superholding, Danantara. Integrasi raksasa ini alih-alih membawa efisiensi dan transparansi, justru diduga menjadi tameng birokrasi baru yang memperlambat mitigasi krisis dan mengaburkan akuntabilitas keuangan. Konsentrasi kekuasaan ekonomi di bawah Danantara dikhawatirkan mengaburkan pengawasan publik terhadap anggaran perawatan aset-aset vital negara, termasuk infrastruktur kelistrikan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
TUNTUTAN DAN DESAKAN MASYARAKAT
– Transparansi Total: Mendesak Direksi PT PLN (Persero) dan jajaran manajemen Danantara untuk membuka data penyebab utama blackout massal serta memberikan kepastian waktu pemulihan penuh di seluruh wilayah Sumatera.
– Audit Investigatif: Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap anggaran perawatan (maintenance) infrastruktur pembangkit dan transmisi PLN yang diduga kuat dikorupsi.
– Evaluasi Superholding: Mendesak DPR RI untuk mengevaluasi kinerja dan transparansi tata kelola BUMN di bawah wadah baru Danantara, agar tidak menjadi sarang baru bagi korupsi struktural yang mengorbankan hak-hak dasar rakyat.
Masyarakat Sumatera menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar selebaran permohonan maaf formal yang terus berulang setiap kali pemadaman total terjadi. Jika infrastruktur dasar seperti listrik dan BBM terus dikorbankan demi menutupi beban utang dan kegagalan manajemen, maka gelombang mosi tidak percaya dari seluruh elemen masyarakat di wilayah Sumatera tidak akan lagi terbendung.
(Red)
