MEDAN | MitraPolda.com
Langkah Walikota Medan yang memilih untuk menjalani pengobatan ke luar negeri memicu sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Keputusan ini dinilai mencederai rasa keadilan publik, terlebih di tengah instruksi efisiensi anggaran daerah dan masih karut-marutnya kondisi pelayanan kesehatan dasar di Kota Medan.
Ironisnya, tindakan kepala daerah ini kontras dengan sentilan keras yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pidato resminya.
Secara terbuka, Presiden Prabowo mengaku kecewa atas besarnya angka warga negara Indonesia—termasuk para pejabat—yang memilih berobat ke luar negeri, yang secara langsung memicu aliran modal keluar (capital outflow) hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Meldi Rahim, aktifis Sosial dan Kesehatan.
Kontras dengan Nasib Jutaan Lulusan Kedokteran
Kebijakan “pelesiran medis” Walikota ini dirasa menyakitkan di tengah fakta bahwa Indonesia memiliki jutaan lulusan fakultas kedokteran dari berbagai universitas negeri dan swasta terbaik.
Alih-alih mengoptimalkan potensi akademis dan keahlian putra-putri bangsa, ketergantungan fasilitas luar negeri oleh elite politik justru memperlihatkan sikap skeptis pemimpin terhadap dunia kedokteran tanah air.
Mirisnya Kondisi RSUD
Di sisi lain, kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di bawah naungan Pemerintah Kota Medan masih jauh dari kata ideal. Hingga saat ini, RSUD milik daerah masih terseok-seok akibat:
– Kelangkaan Tenaga Dokter Ahli: Pasien daerah sering kali harus mengantre berbulan-bulan atau dirujuk kembali karena minimnya dokter spesialis dan sub-spesialis.
– Fasilitas Alat Medis Minim: Banyak perangkat medis krusial yang kondisinya usang atau tidak lengkap, memaksa masyarakat kelas bawah menerima pelayanan seadanya.
– Upah Pelayan Medis yang Minim: Tenaga kesehatan (nakes) dan honorer di RSUD berjuang di garis depan dengan kompensasi yang jauh dari layak, tidak sebanding dengan beban kerja dan risiko yang mereka tanggung.
Komitmen Kepala Daerah Dipertanyakan
Ketimpangan ini terasa semakin membingungkan mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tergolong sangat besar. Anggaran yang melimpah tersebut dinilai belum menyentuh akar masalah kedaruratan sektor kesehatan.
Masyarakat menilai Kepala Daerah tidak memiliki keseriusan dan komitmen politik (political will) untuk membenahi serta menaikkan kelas fasilitas kesehatan milik daerahnya sendiri.
“Bagaimana rakyat bisa percaya dengan kualitas rumah sakit kita sendiri, jika pemimpinnya saja lebih memilih berobat ke luar negeri menggunakan hak istimewanya? Ini adalah bentuk kegagalan empati di tengah jeritan nakes daerah yang diupah minim,” ujar salah satu aktivis Sosial dan Kesehatan Kota Medan Meldi Rahim.
Melalui momentum ini, pria yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah terutama dibidang kesehatan meminta agar Pemerintah Kota Medan untuk segera menghentikan pemborosan gaya hidup elite, melakukan reformasi total pada manajemen RSUD, meningkatkan kesejahteraan nakes, serta memenuhi ketersediaan fasilitas medis yang humanis bagi warga Medan.
“Harusnya kalau pun faskes yang ada di RS milik pemerintah ini tidak memadai, kan bisa kontrol atau cek kesehatan di RS swasta yang ada di Medan, bukan harus keluar negeri” Ujarnya tegas.
Karena menurut Meldi yang juga Sekretaris Formabem, menilai bahwa cara Pejabat yang melakukan plesiran medis ini justru menganggap bahwa RS yang ada di Kota Medan tidak ada yang mumpuni.
“Justru Ketidak yakinanya walikota terhadap rumah sakit yang ada, menambah momok yang menakutkan bagi masyarakat untuk berobat bukan hanya di RS milik Pemerintah, juga RS milik swasta” Jelasnya.
(Ard)
