MITRAPOLDA.COM, BELAWAN – Pendiri Forum Masyarakat Belawan Membangun (Formabem) menyampaikan kritik pedas terkait kondisi Kecamatan Belawan dan kawasan Medan Utara yang kian memprihatinkan. Meski menjadi pusat perputaran ekonomi raksasa dengan keberadaan ratusan perusahaan, puluhan instansi, dan dua BUMN besar, kesejahteraan masyarakat lokal justru dinilai jalan di tempat, bahkan cenderung memburuk.
Dalam pernyataan resminya, Pendiri Formabem menyoroti praktik penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang dianggap salah sasaran dan penuh manipulasi.
“CSR yang seharusnya menjadi hak masyarakat luas, kini diduga kuat hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki jabatan beserta keluarga mereka. Mereka tampil dengan topeng ‘malaikat penolong’ di depan publik, padahal di balik layar, dana tersebut dikelola secara eksklusif untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Ironi di Balik Gemerlap Industri
Kondisi lapangan menunjukkan kontras yang menyakitkan. Formabem menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi rapor merah pembangunan di Medan Utara
Jalanan dibiarkan hancur. Truk-truk industri yang tidak layak jalan bebas berlalu-lalang, mengancam keselamatan warga baik di jalan raya maupun di pemukiman padat penduduk.
Kualitas pendidikan bagi warga miskin dibiarkan rendah tanpa pembenahan. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan yang dianggap “apa adanya” tanpa ada pemutakhiran peralatan medis yang mumpuni.
Di tengah kepungan ratusan perusahaan besar, lapangan pekerjaan bagi warga lokal justru sangat langka. Kemiskinan dibiarkan berlarut tanpa solusi sistemik.
Medan Utara kini dinilai semakin semrawut dengan tingkat kejahatan yang semakin mencekam bagi warga.
Formabem juga mengecam kinerja sembilan orang wakil rakyat yang silih berganti terpilih namun dianggap gagal membawa perubahan nyata bagi konstituennya.
“Kita punya sembilan wakil rakyat dari daerah ini, tapi kondisi Medan Utara justru semakin amburadul. Ada dugaan kuat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus “dimanipulasi” sementara rakyat hanya mendapatkan ampas dan debu jalanan,” tambahnya.
Formabem menuntut adanya transparansi total atas pengelolaan dana CSR dari seluruh perusahaan dan BUMN yang beroperasi di wilayah Belawan. Formabem juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap infrastruktur dan pelayanan publik yang selama ini terbengkalai.
“Masyarakat Belawan bukan objek eksploitasi. Kami menuntut hak kami untuk hidup layak, aman, dan sejahtera di tanah kami sendiri. Jika praktik ‘malaikat bertopeng’ ini terus berlanjut, Formabem akan mengambil langkah lebih tegas demi keadilan warga Medan Utara.”
(Red)
