MITRAPOLDA.COM, MEDAN LABUHAN – Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, kembali menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan sosial di wilayah Medan Utara. Menjadi tumpuan akhir aliran air dari wilayah lain, kelurahan ini selalu menanggung derita paling parah saat banjir melanda—terendam berhari-hari tanpa solusi konkret, sementara para pejabat publik dituding hanya datang untuk mencari panggung politik.
Keluhan warga Sei Mati seolah membentur dinding kosong. Silih berganti Wali Kota, Calon Wali Kota, hingga anggota dan Calon Anggota DPRD Kota Medan datang berkunjung, memamerkan senyum, dan mengumbar janji manis. Namun, begitu kursi kekuasaan berhasil diduduki, wilayah ini kembali dilupakan. Warga merasa ditinggalkan, diabaikan, dan diperlakukan secara tidak adil, baik dalam hal penanganan infrastruktur maupun penyaluran bantuan sosial serta program pemberdayaan masyarakat.
Kunjungan Wali Kota Rico Waas Dikritik: Hanya Seremonial Penenang Amarah?
Kemarahan warga semakin memuncak setelah Wali Kota Medan, Rico Waas, tercatat sudah dua kali turun langsung ke Kelurahan Sei Mati didampingi oleh tiga anggota DPRD Kota Medan yang berada di bawah bendera partai yang sama. Bukannya membawa perubahan nyata, kunjungan-kunjungan tersebut dinilai tidak lebih dari sekadar sandiwara politik.
“Kunjungan itu terkesan seremonial dan tipuan pejabat semata. Kedatangan mereka hanya untuk meredam gejolak jeritan warga sementara waktu, setelah itu kami ditinggalkan lagi dalam lumpur dan banjir,” ungkap salah seorang warga setempat dengan nada geram.
Nestapa Geografis dan Ketidakadilan Sosial
Secara geografis, Kelurahan Sei Mati berada di posisi paling tidak menguntungkan saat banjir besar melanda Kota Medan dan Medan Utara. Sebagai wilayah akhir tumpuan aliran air, Sei Mati dipaksa “menampung” kiriman air dari kelurahan-kelurahan lain. Akibatnya, genangan air membutuhkan waktu berhari-hari untuk surut, melumpuhkan ekonomi warga, dan mengancam kesehatan anak-anak serta lansia.
Tragisnya, di tengah penderitaan fisik akibat banjir yang menahun, warga juga harus menelan pil pahit ketidakadilan sosial:
– Bantuan Sosial yang Tebang Pilih: Program bantuan sering kali tidak tepat sasaran atau bahkan tidak menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
– Infrastruktur yang Diabaikan: Tidak ada upaya normalisasi drainase atau pembangunan tanggul yang serius dari pemko Medan untuk memutus mata rantai banjir di wilayah ini.
– Apatisme Anggota Dewan: Anggota DPRD Medan yang dulu mengemis suara di Sei Mati kini dituding tutup mata dan tutup telinga rapat-rapat setelah menikmati empuknya kursi parlemen.
Warga Sei Mati Menuntut Pembuktian, Bukan Kunjungan!
Masyarakat Kelurahan Sei Mati kini menyatakan sikap tegas: mereka sudah muak dengan kunjungan kerja yang hanya berujung pada sesi foto bersama. Jika Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas dan para anggota DPRD Medan tidak segera menurunkan alat berat, membenahi sistem aliran air, dan memberikan hak bantuan sosial yang adil, maka warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar.
Kelurahan Sei Mati adalah bagian sah dari Kota Madya Medan. Mereka membayar pajak, mereka memiliki hak suara yang sama, dan mereka menolak untuk terus-menerus menjadi “anak tiri” yang hanya diingat saat Pemilu, lalu ditenggelamkan saat banjir tiba.
(Red)
