MITRAPOLDA.COM, MEDAN – Krisis kelangkaan BBM yang melanda kota Medan dan sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir disinyalir bukan sekadar masalah teknis distribusi.
Berdasarkan investigasi lapangan dan pengakuan sejumlah Awak Mobil Tangki (AMT), kekacauan ini berakar dari carut-marutnya manajemen di internal PT Elnusa Petrofin serta kebijakan “tebang pilih” yang diterapkan Operation Head (OH) TBBM Pertamina Labuhan Deli, Teddy Manuputty.
Kelangkaan ini dipicu oleh polemik berkepanjangan terkait tata kelola penyaluran BBM yang diduga sudah lama terperosok dalam praktik pungutan liar (pungli) sistematis.
Tradisi “uang bongkar” di SPBU, yang seharusnya menjadi apresiasi atas integritas AMT dalam menjaga muatan, kini justru menjadi ajang transaksi yang melibatkan oknum Koordinator Lapangan (Korlap) dan petugas Dispatcher PT Elnusa Petrofin.
Pemicu Kekacauan Dari Rekaman Suara hingga PHK Massal
Ketegangan memuncak saat sebuah rekaman perdebatan antara seorang AMT dan petugas SPBU di salah satu Wilayah Kabupaten Batu Bara itu, ke Pertamina Contact Centre 135.
Dalam rekaman tersebut, terungkap fakta bahwa para AMT merasa terpaksa meminta “Uang Tambahan” karena adanya kewajiban setoran kepada oknum Korlap dan dispatcher di TBBM Labuhan Deli.
Buntut dari laporan tersebut, pihak Pertamina melakukan investigasi yang berujung pada PHK terhadap 15 orang manajemen PT Elnusa Petrofin.
Namun, pergantian tenaga kerja dengan staf baru yang diduga merupakan “titipan” tanpa pemahaman lapangan yang memadai justru memperburuk keadaan.
Manajemen Amburadul dan Kesejahteraan AMT yang terabaikan
AMT yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pergantian personel tersebut menyebabkan sistem pembagian Delivery Order (DO) menjadi kacau.
Penjadwalan tidak lagi memperhatikan jarak tempuh, kelayakan armada, hingga aspek kemanusiaan.
“Bagaimana mau lancar? Uang makan saja hanya Rp20.000 per hari, padahal tugas bisa memakan waktu hingga dua hari. Belum lagi sikap arogansi dari Pengawas Utama PT Elnusa Petrofin yang sering berkata kasar,” ungkap narasumber tersebut.
Lebih lanjut, mereka menambahkan bahwa banyak staf baru yang akhirnya memilih mundur karena tidak sanggup menghadapi tekanan dan kebijakan sepihak dari OH TBBM Pertamina Labuhan Deli yang dinilai tidak profesional dan tidak memahami medan kerja.
Tuntutan Evaluasi Total
Kondisi ini menegaskan adanya kegagalan manajemen di tubuh PT Elnusa Petrofin dan pengawasan yang lemah dari Pertamina Patra Niaga di TBBM Labuhan Deli.
Masyarakat Sumatera Utara kini menjadi korban dari konflik kepentingan, praktik pungli yang mendarah daging, dan kebijakan manajerial yang dianggap tidak kompeten.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi mengenai tuduhan arogansi pejabat dan sistem manajemen yang dinilai “amburadul” tersebut.
Publik menuntut Pertamina pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PT Elnusa Petrofin di Labuhan Deli guna menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat Sumatera Utara. (MDR)
