MITRAPOLDA.COM, MEDAN – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Menanggapi pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) mengenai sanksi Pidana bagi Kepala Daerah yang membiarkan jalan rusak, urgensi perbaikan kini berfokus pada kawasan Medan Utara, yang merupakan urat nadi distribusi logistik nasional melalui PT Pelindo (Pelabuhan Belawan).
Kondisi jalan yang dipenuhi lubang di jalur utama distribusi ini dinilai tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengancam efisiensi ekonomi dan keselamatan para pengguna jalan.
Medan Utara merupakan akses utama bagi kendaraan berat (Truk Kontainer) dari dan menuju Pelabuhan Belawan. Kerusakan jalan yang parah menyebabkan keterlambatan arus barang dan meningkatkan biaya operasional logistik.
“Kota Triliunan Lubang” bukan sekadar sindiran, melainkan refleksi bahaya nyata di lapangan. Kedalaman lubang jalan sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor dan kerusakan mekanis pada armada angkutan barang.
Sebagai wilayah yang menopang kegiatan ekspor-impor Sumatera Utara, ketidaksiapan infrastruktur di sekitar area operasional PT Pelindo dapat menurunkan daya saing investasi di kawasan tersebut.
Berdasarkan amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak. Sesuai dengan pernyataan Menteri PU yang sedang viral, Bupati maupun Wali Kota dapat dipidana jika terbukti lalai dalam pemeliharaan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
“Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumut harus segera bersinergi dengan instansi terkait, termasuk PT Pelindo, untuk memastikan jalur distribusi ini layak pakai. Jangan menunggu jatuh korban lebih banyak atau adanya tindakan hukum baru bergerak,” ujar pengamat kebijakan publik setempat.
Masyarakat Medan Utara dan pelaku industri logistik mendesak adanya:
– Audit Infrastruktur: Pendataan menyeluruh terhadap titik-titik kerusakan kritis di jalur Belawan-Medan.
– Perbaikan Permanen: Bukan sekadar tambal sulam yang mudah hancur saat musim hujan, melainkan betonisasi yang sesuai dengan beban muatan kendaraan berat.
– Transparansi Anggaran: Mempertanyakan realisasi anggaran infrastruktur yang sering kali tidak menyentuh akar permasalahan di wilayah pesisir Medan. (MDR)
