MITRAPOLDA.COM, BELAWAN – Gelombang keresahan kini menyelimuti lingkungan kerja PT Belawan New Container Terminal (BNCT), yang dulunya dikenal sebagai BICT Pelindo 1. Di balik operasional terminal peti kemas yang vital bagi ekonomi nasional, tersimpan narasi kelam mengenai dugaan praktik intimidasi, manipulasi hak pekerja, dan keberadaan “mafia permainan lama” yang disebut-sebut masih bercokol kuat dalam manajemen.
PHK Sepihak dan Budaya “Orang Dalam”
Para pekerja, khususnya dari golongan Tenaga Alih Daya (TAD) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), menyuarakan kekecewaan mendalam. Mereka menjadi saksi bagaimana kebijakan manajemen terasa sangat tidak adil.
Banyak pekerja yang telah mengabdi dengan dedikasi tinggi justru dipecat secara sepihak tanpa alasan yang jelas atau prosedur yang transparan. Ironisnya, di saat pekerja berprestasi diputus hubungan kerjanya, oknum pekerja yang justru memiliki rekam jejak buruk atau perilaku menyimpang tetap dipertahankan.
“Kami tahu betul siapa yang bekerja keras dan siapa yang hanya mengandalkan kedekatan dengan pejabat manajemen. Ini bukan lagi soal kompetensi, ini soal siapa yang punya ‘bekingan’. Mereka yang dekat dengan elit manajemen bisa berbuat sesuka hati, sementara kami yang menyuarakan kebenaran atau sekadar meminta hak, langsung di-PHK,” ujar salah satu perwakilan pekerja yang enggan disebutkan namanya karena takut akan intimidasi lebih lanjut.
Desakan Kepada Pemerintahan Prabowo dan Danantara
Situasi yang sudah berlangsung sejak era BICT Pelindo 1 ini dianggap sebagai bentuk penindasan terstruktur terhadap hak-hak dasar pekerja.
Kehadiran entitas baru seperti Danantara (Daya Anagata Nusantara) diharapkan menjadi angin segar yang mampu menyapu bersih praktik-praktik koruptif dan manipulatif di lingkungan BUMN maupun anak usahanya.
Para pekerja secara tegas memohon kepada Presiden Prabowo Subianto melalui otoritas Danantara dan Hadir nya Tokoh Aktivis Buruh menjadi orang dekat Presiden Prabowo bapak Said Iqbal yang di kenal sangat vokal sebelum nya memperjuangkan kan nasib pekerja atau buruh, seharus nya Prabowo selaku Presiden bisa mendapat kan infomasi langsung tentang masih berlangsung nya penjajahan secara sistematis di tubuh BUMN seperti Pelindo yang juga bermitra dengan Investor Luar Negeri DP World untuk melakukan investigasi menyeluruh (audit investigatif) terhadap manajemen BNCT.
“Kami mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk tidak membiarkan mafia permainan lama ini terus menindas kami. Kami hanya ingin kepastian kerja dan perlakuan yang adil. Tolong bongkar bobroknya manajemen BNCT. Jangan biarkan hak-hak pekerja kecil terus dimanipulasi demi kepentingan segelintir oknum pejabat yang merasa memiliki perusahaan ini,” tambah jeritan suara pekerja lainnya.
Para pekerja menuntut agar manajemen BNCT segera melakukan:
– Transparansi Evaluasi: Menghentikan praktik PHK sepihak tanpa alasan yang objektif dan tertulis.
– Audit Independen: Melibatkan pihak luar untuk memeriksa sistem manajemen SDM di BNCT terkait dugaan nepotisme dan penyalahgunaan jabatan.
– Perlindungan Pekerja: Menjamin tidak adanya intimidasi bagi mereka yang berani menyuarakan aspirasi atau menuntut hak-hak normatifnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam di publik setempat. Publik menunggu langkah tegas dari Pemerintah untuk membuktikan bahwa di era pemerintahan baru, tidak ada lagi ruang bagi “mafia” yang menindas kaum pekerja di perusahaan pelat merah maupun afiliasinya. (MDR)
