FORMABEMNEWS, BELAWAN – Di balik gembar-gembor angka pertumbuhan arus peti kemas sebesar 5 persen di Pelabuhan Belawan yang diklaim sebagai “sinyal positif” ekonomi Sumatera Utara, realitas pahit justru terpatri di balik pagar-pagar beton kawasan operasional pelabuhan.
Bagi masyarakat Medan Utara, angka-angka statistik tersebut hanyalah angka di atas kertas yang sama sekali tidak berkorelasi dengan perbaikan taraf hidup masyarakat.
Alih-alih menikmati tetesan kemakmuran dari aktivitas logistik raksasa tersebut, warga yang bermukim di sekitar area operasional justru terjepit dalam lingkaran kemiskinan yang sistemik.
Di sini, kesenjangan antara kemewahan infrastruktur pelabuhan dan kondisi permukiman kumuh terlihat sangat telanjang.
– Infrastruktur jalan yang rusak parah sering merenggut nyawa warga yang melintasi akibat hilir mudik truk kontainer berat.
– Debu yang menyesakkan napas setiap hari, hingga ancaman banjir rob yang terus menghantui, telah menjadi “teman akrab” warga setiap harinya.
“Pertumbuhan ekonomi bagi siapa? Bagi kami, Belawan tetaplah tempat di mana kesehatan terenggut oleh polusi dan ekonomi hanya berputar di kalangan segelintir orang yang punya akses ke dalam,” ujar para aktivis peduli sosial yang tergabung dalam Ormas FORMABEM.
Kondisi ini memicu munculnya kecurigaan publik yang kental akan adanya “praktik greed and graft” (keserakahan dan suap). Medan Utara kini seolah menjadi ladang basah bagi para oknum yang memanfaatkan celah birokrasi dan ketimpangan sosial demi memperkaya diri sendiri.
Dana-dana tanggung jawab sosial (CSR) yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan masyarakat sekitar sering kali dianggap hanya sebagai formalitas belaka, jauh dari dampak substansial bagi pemberdayaan ekonomi lokal.
Suara-suara sumbang dari masyarakat bawah kini mulai berani menuntut transparansi.
Mereka mencium aroma busuk praktik suap dalam berbagai urusan di pelabuhan nomor 3 terbesar di Indonesia ini yang melibatkan oknum-oknum pejabat.
Ketika para petinggi merayakan kenaikan performa operasional, masyarakat di balik dinding-dinding gedung megah Pelindo Regional 1, justru harus berjuang ekstra keras hanya untuk sekadar bertahan hidup di tengah lingkungan yang semakin tidak layak huni.
Ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis atau ekonomi, melainkan masalah kemanusiaan.
Medan Utara telah menjadi saksi bisu bagaimana sebuah kawasan yang menjadi motor penggerak ekonomi nomor 3 terbesar di Indonesia justru melahirkan penderitaan bagi penduduk aslinya.
Tanpa adanya tindakan nyata untuk mengatasi akar permasalahan korupsi dan ketimpangan yang ada, narasi “sinyal positif” ekonomi hanyalah sebuah pencitraan kosong yang menutup mata terhadap penderitaan yang nyata di depan mata.
(MDR)
