MITRAPOLDA.COM, MEDAN – Kondisi masyarakat di kawasan pesisir Medan Utara yang kian hari kian memprihatinkan memicu reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat.
Bertempat di salah satu lokasi pertemuan bernuansa adat, jajaran pengurus inti Forum Masyarakat Belawan Membangun (FORMABEM) menggelar diskusi strategis bersama Utusan Pengaman Aset Kesultanan Deli beserta tim nya, guna menyikapi pengabaian sistematis yang dialami warga Medan Utara.
Pertemuan ini menyoroti potret buram Medan Utara yang kontradiktif
Sebagai pintu gerbang perekonomian Sumatera Utara, wilayah ini justru dibiarkan tenggelam dalam kubang kemiskinan, banjir menahun, dan minimnya kepedulian pemerintah maupun korporasi besar.
Kritik Tajam untuk Rico Waas dan Bobby Nasution
Dalam diskusi tersebut, FORMABEM bersama tim penjaga aset Kesultanan Deli secara terbuka mengkritik kepemimpinan Walikota Medan Rico Waas dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Keduanya dinilai menjadi duet pemimpin yang paling tidak peduli terhadap realitas pahit yang dihadapi warga Medan Utara.
“Medan Utara ini penopang ekonomi, tapi hak-hak dasarnya diabaikan. Pendidikan buruk, pelayanan kesehatan minim, dan lapangan pekerjaan bagi putra daerah sangat minim dan sangat sulit untuk di dapati di kampung sendiri. Kami mempertanyakan ke mana perginya hati nurani para pemimpin dan wakil kita,” ujar para pengurus Formabem dalam pertemuan tersebut.
Infrastruktur Hancur dan Misteri Dana CSR
Selain masalah sosial, sorotan tajam juga diarahkan pada hancurnya infrastruktur di kawasan pesisir.
Banjir Tanpa Solusi: Meski berada dekat dengan akses sungai dan laut, wilayah Medan Utara terus-menerus dikepung banjir akibat drainase yang buruk dan tidak terawat tanpa ada solusi konkret dari pemerintah kota maupun provinsi.
Misteri Dana CSR: Alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri Medan Utara dipertanyakan.
Alirannya dinilai gelap, tidak transparan, dan tidak diketahui siapa yang menikmatinya, sementara kemiskinan warga lokal terus meroket.
Pelindo Regional 1 Dinilai Abai Tanggung Jawab
Bukan hanya pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raksasa sekelas Pelindo Regional 1 pun di pertnyakan kepedulian dan kontribusi nya di balik keuntungan besar yang selalu di publikasi kan manajemen Pelindo.
Pelindo dinilai menutup mata dan abai terhadap tanggung jawab sosialnya di lingkungan sekitar operasional mereka.
Masyarakat menilai Pelindo gagal dalam berkontribusi terhadap:
– Pengembangan UMKM lokal yang jalan di tempat.
– Perbaikan Infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup yang rusak semakin parah.
– Peluang Kerja yang seharusnya memprioritaskan warga sekitar.
– Sinergi Keamanan, di mana korporasi dinilai minim kontribusi dalam menjaga kenyamanan hidup warga yang bertetangga langsung dengan pelabuhan.
Pernyataan Sikap Bersama:
Melalui pertemuan ini, tim hukum FORMABEM bersama Pengaman Aset Kesultanan Deli menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan turut membantu mengevaluasi total dari Pemko Medan, Pemprov Sumut, dan manajemen Pelindo.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada langkah konkret, gelombang protes dan mosi tidak percaya dari masyarakat pesisir Medan Utara dipastikan akan besar.
(MDR)
