MITRAPOLDA.COM, Medan – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, menilai kinerja Walikota Medan Rico Waas, tidak optimal selama 1,5 tahun masa kepemimpinannya. Ia bahkan menyebut, belum terlihat capaian signifikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Reza, kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Rico Waas cenderung minim prestasi dan lebih banyak diwarnai kegiatan seremonial tanpa diikuti hasil nyata di lapangan. Ia juga menyoroti lemahnya evaluasi terhadap kinerja jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal tersebut disampaikan Reza di Gedung DPRD Medan, Senin (13/04/2026), sebagai bentuk kritik terhadap belum terlihatnya progres realisasi visi dan misi yang pernah disampaikan saat masa pencalonan.
Reza yang membidangi urusan pemerintahan di Komisi I DPRD Medan menilai, sejumlah persoalan krusial di Kota Medan, seperti penanganan banjir dan peningkatan layanan kesehatan, belum menunjukkan perbaikan berarti. Bahkan, menurutnya, kondisi pelayanan kesehatan justru mengalami penurunan.
Ia juga menyoroti belum definitifnya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Hingga saat ini, posisi Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Kepala Dinas Kesehatan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Untuk memaksimalkan program kerja di kedua dinas tersebut tentu sulit tercapai jika hanya dijabat oleh Plt. Apalagi untuk mendorong kebijakan strategis dan inovasi,” ujar Reza.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya informasi bahwa posisi Kepala Dinas SDABMBK akan diisi oleh pejabat dari luar Kota Medan, tepatnya dari Kabupaten Langkat. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak yang relevan.
“Kalau benar diisi oleh pejabat dari luar tanpa mempertimbangkan kapasitas dan pemahaman terhadap persoalan banjir di Medan, kita khawatir masalah ini tidak akan pernah tuntas,” tegasnya.
Reza menambahkan, selain dua jabatan tersebut, masih terdapat sekitar enam posisi pimpinan OPD lainnya yang juga masih diisi oleh Plt. Kondisi ini dinilai sebagai salah satu indikator belum optimalnya fungsi manajerial dalam pemerintahan.
(Red)
