492 SPPG di Sumut harus di tutup karena tidak memenuhi standar dan kelayakan serta izin yang lengkap. (foto-red)
MITRAPOLDA.COM, Medan – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatra Utara (Sumut) akan ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penutupan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dimulai 9 Maret 2026
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito mengatakan bahwa penutupan ini karena SPPG tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Total ada 492 SPPG di wilayah Sumatera yang akan ditutup hingga SPPG tersebut memiliki SLHS.
Provinsi dengan jumlah SPPG belum mendaftar SLHS terbanyak berada di Sumut dengan 252 dapur.
“Data per 7 Maret 2026 pukul 11.00 menunjukkan terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS,” kata Harjito dalam keterangan pers, Sabtu (7/3/2026)
Ia mengatakan penutupan sementara ini dilakukan sebagai langkah penegakan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan Program MBG.
Seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat.
“Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Harjito.
Harjito menegaskan bahwa BGN akan memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi.
“Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” ucapnya.
Karena itu ia mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses pendaftaran SLHS.
“Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Adapun, provinsi dengan jumlah SPPG belum mendaftar SLHS terbanyak berada di Sumatera Utara (Sumut) dengan 252 dapur, disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur.
Sementara dapur MBG di Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat sudah memiliki SLHS.
Wajibkan SPPG Posting Menu di Medsos
BGN kini membuat kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan wali murid terhadap MBG.
BGN membuat aturan bahwa SPPG wajib mempublikasikan menu sebagai bentuk transparansi dan menerima kritik dari masyarakat.
Foto dan video dipublikasi di media sosial masing-masing SPPG
Ke depan, seluruh SPPG harus memiliki media sosial sebagai sarana komunikasi terbuka dengan masyarakat.
Tujuannya, agar mereka bisa mengetahui secara langsung standar layanan yang diberikan dan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan publik.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen (Purn) Sonny Sonjaya, mengatakan, BGN telah memerintahkan seluruh SPPG untuk membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat.
“SPPG juga wajib mengupload menu makanan, kadar gizi, serta harga. Apabila tidak sesuai masyarakat bisa protes, itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya saat ditemui di Hotel Holiday In Bandung, Sabtu (7/3/2026)
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, masyarakat juga tentunya diberikan ruang untuk menyampaikan masukan apabila terdapat layanan yang dinilai belum sesuai dalam program MBG itu, bahkan boleh untuk diviralkan.
“Saya kira, diviralkan ini kan punya tujuan tertentu. Kalau tujuannya untuk memperbaiki silakan datangi SPPG-nya minta lakukan perbaikan. Tapi kalau tujuannya viralkan itu ya bergantung kepada niatnya masing-masing, kami tidak bisa melarang,” kata Sony.
(Red)
