Medan | MitraPolda.com –
Anggota DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala dari Fraksi PDIP mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) segera melakukan audit investigasi terhadap proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang menelan anggaran sebesar Rp575,5 miliar (M), demi trasparansinya proyek multiyears tesebut.
Desakan itu diungkapkan Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Selasa (03/03/2026) di Medan menyusul adanya pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif terkait proyek multiyears tersebut yang hingga kini belum rampung sepenuhnya, meski telah diresmikan pada 19 Februari 2025.
Seperti diketahui, tambah Salmon Sagala, revitalisasi kawasan bersejarah seluas 4,88 hektare itu mengubah Lapangan Merdeka menjadi ruang terbuka hijau (RTH) modern yang terintegrasi dengan transportasi publik, sekaligus tetap mempertahankan nilai cagar budaya, termasuk pohon-pohon trembesi tua dan keberadaan Tugu Proklamasi.
“Proyek ini dilaksanakan secara multiyears sejak 2022 hingga 2024 dengan anggaran sebesar Rp497 miliar yang bersumber dari APBD Kota Medan dan dukungan APBD Sumut. Pada tahun 2025, Pemko Medan kembali mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp78,5 miliar untuk sarana dan prasarana pendukung, sehingga total anggaran mencapai Rp575,5 miliar.
Secara konsep, lapangan Merdeka kini didesain ulang sebagai ruang interaksi warga, area olahraga, serta panggung rakyat. Fasilitas modern turut dibangun, termasuk basement dua lantai yang difungsikan sebagai gedung serbaguna, area kuliner bagi sekitar 30 pelaku UMKM, galeri seni, dan area parkir.
Di basement dua lantai paling bawah, katanya, terdapat satu unit hall besar untuk fasilitas pertemuan. Sementara basement satu lantai diisi gerai kuliner dan UMKM. Proyek ini juga mengusung konsep ramah lingkungan melalui penerapan sponge city dan rain garden untuk pengelolaan air yang lebih baik.
Namun, berdasarkan pantauan di lokasi, tambah politisi PDI Perjuangan ini, sejumlah fasilitas masih ditutup plastik hitam dan dipasangi garis pembatas. Area basement terlihat masih dalam tahap pengerjaan, dengan pekerja yang hilir mudik menyelesaikan pekerjaan. Trek olahraga yang sebelumnya dibuka kembali ditutup akibat kerusakan.
“Dari informasi yang kita peroleh, keterlambatan penyelesaian proyek disebabkan sejumlah kendala teknis, terutama pada pemasangan lift dan eskalator impor dari China yang berada di area basement. Meski demikian, diklaim progres pembangunan telah mencapai 95 persen dan menargetkan penyelesaian paling lambat Maret 2026,” tambah Salmon.
Atas dasar itu, tambah Salmon Sagala, pihaknya mendesak BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap proyek multiyears tersebut, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah sekaligus menjawab pertanyaan berbagai pihak, terkait belum tuntasnya pengerjaan proyek raksasa itu. (der)
