Padangsidimpuan | MitraPolda.com
Gelombang kritik terhadap tata kelola anggaran publik kembali menguat. Pimpinan Besar Gerakan Mahasiswa Bawah Tanah (PB–GEMA BT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Selasa siang (28/04/2026), sebagai bentuk tekanan publik atas dugaan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sektor kesehatan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB ini mengusung tema keras: “Bongkar Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Kesehatan: Dari Mark-Up hingga Ambulans, Transparansi atau Turun Jabatan!” Tema tersebut mencerminkan meningkatnya kecurigaan publik terhadap praktik pengelolaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Massa yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat sipil menyampaikan aspirasi secara tertib dan kondusif. Dalam orasinya, para orator menekankan bahwa aksi ini merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi, sekaligus pengingat bahwa sektor kesehatan adalah layanan dasar yang tidak boleh dikompromikan oleh praktik-praktik yang berpotensi merugikan publik.
Ketua Umum PB–GEMA BT, Bung Ahmadi, menegaskan bahwa transparansi anggaran bukan sekadar tuntutan moral, melainkan kewajiban hukum dan konstitusional. Ia menyoroti pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan.
Koordinator aksi, Wira F. Hasibuan, menambahkan bahwa audit independen menjadi langkah krusial untuk memastikan objektivitas dalam mengurai dugaan persoalan. Ia menilai audit internal saja tidak cukup apabila kepercayaan publik telah tergerus.
Sementara itu, Qadafi Nasution mengingatkan adanya potensi konsekuensi hukum apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Senada, Rifky Imam Hasbullah menekankan bahwa polemik anggaran harus berujung pada perbaikan nyata kualitas layanan kesehatan, bukan sekadar klarifikasi administratif.
Dalam orasi yang lebih normatif, Syahrial Siregar (Ucok SS) mengaitkan tuntutan mahasiswa dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya hak atas informasi publik dan pelayanan kesehatan yang layak sebagai bagian dari hak asasi warga negara.
Dalam pernyataan sikap resmi, massa aksi menyampaikan enam tuntutan strategis, yaitu:
1. Keterbukaan total anggaran Dinas Kesehatan kepada publik
2. Klarifikasi menyeluruh atas dugaan mark-up dan pengadaan
3. Pelaksanaan audit independen yang transparan dan akuntabel
4. Evaluasi pengadaan dan operasional ambulans
5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat
6. Evaluasi struktural oleh Wali Kota terhadap jajaran terkait
Tuntutan tersebut dinilai sebagai langkah minimal untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan daerah.
Dalam aksi tersebut, massa tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan yang sedang berada di luar kantor. Namun, dialog tetap berlangsung dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Ns. Irma Syahreni, S.Kep.
Dalam pertemuan itu, pihak dinas menyatakan komitmen untuk menyampaikan seluruh tuntutan dan pernyataan sikap mahasiswa kepada pimpinan secara langsung. Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada respons konkret dan terukur.
Menutup aksi, Bung Ahmadi menyampaikan ultimatum terbuka. Ia menegaskan bahwa apabila tuntutan tidak direspons dalam waktu yang wajar, PB–GEMA BT akan melanjutkan aksi jilid kedua dengan cakupan lebih luas, menyasar sejumlah institusi strategis seperti Inspektorat Daerah, DPRD, Kejaksaan Negeri, hingga Kantor Wali Kota Padangsidimpuan.
Langkah ini diproyeksikan tidak hanya sebagai tekanan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan advokasi yang berpotensi menggaung di tingkat regional hingga nasional, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu transparansi anggaran di sektor kesehatan.
Selama berlangsungnya aksi, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, kejaksaan, dan Satpol PP melakukan pengawalan guna memastikan situasi tetap kondusif. Kehadiran unsur pemerintah daerah, termasuk perwakilan dari Kesbangpol, turut membantu menjaga ketertiban serta menjembatani komunikasi antara massa dan pihak dinas.
Aksi ditutup dengan pembubaran massa secara tertib tanpa insiden berarti, mencerminkan kedewasaan berdemokrasi dari seluruh pihak yang terlibat.
Aksi ini menjadi refleksi dari persoalan yang lebih luas di tingkat nasional, yakni tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, prinsip good governance—yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik—tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan. Ketika ruang informasi tertutup, ruang kecurigaan publik akan terbuka lebar.
PB–GEMA BT menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah konstitusional yang sah, sekaligus komitmen moral untuk mengawal kepentingan rakyat.
“Hidup Mahasiswa! Hidup Pemuda! Hidup Rakyat Indonesia!” menjadi penutup yang menggema, menandai bahwa perjuangan atas transparansi dan keadilan masih akan terus berlanjut. (AHN)
