*CSR PELINDO KE MANA*
MITRAPOLDA.COM, BELAWAN — Ada sebuah pertanyaan besar yang semakin sulit dihindari oleh masyarakat Belawan:
“Ke mana sebenarnya manfaat CSR/TJSL Pelindo untuk masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan aktivitas kepelabuhanan?”
Pertanyaan ini bukan muncul tanpa alasan.
Belawan merupakan kawasan yang sejak puluhan tahun menjadi salah satu pusat aktivitas kepelabuhanan dan logistik penting di Sumatera Utara. Aktivitas bongkar muat, transportasi, pergudangan dan berbagai kegiatan ekonomi terus berlangsung.
Namun di balik aktivitas ekonomi tersebut, masih terdapat masyarakat yang harus menghadapi persoalan mendasar: jalan rusak, lingkungan kumuh, persoalan sampah, sanitasi, banjir dan rob, fasilitas pendidikan yang memprihatinkan serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan.
Ironisnya, persoalan tersebut terjadi tidak jauh dari pusat aktivitas perusahaan negara yang seharusnya memiliki komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
PEMBANGUNAN PELABUHAN HARUSNYA MEMBAWA MANFAAT BAGI MASYARAKAT
Pelindo sendiri menyatakan bahwa masyarakat sekitar pelabuhan merupakan bagian penting dari operasi perusahaan.
Dalam penjelasan resminya, Pelindo menyebut program TJSL diarahkan untuk memberikan dampak sosial positif dan berkelanjutan melalui program pendidikan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Bahkan Pelindo secara nasional memiliki berbagai program TJSL di bidang pendidikan, lingkungan, UMKM dan kesehatan.
Lantas, pertanyaan masyarakat Belawan sederhana:
Jika program tersebut memang ada, mengapa dampaknya belum terasa kuat di tengah masyarakat yang hidup paling dekat dengan aktivitas pelabuhan?
WJMB meminta agar pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan seremoni, foto penyerahan bantuan atau kegiatan sesaat.
Masyarakat membutuhkan angka, data, lokasi program, penerima manfaat, nilai anggaran dan hasil yang dapat diukur.
PENDIDIKAN MASIH MEMPRIHATINKAN
Salah satu contoh nyata adalah kondisi UPT SDN 060970 Kelurahan Bagan Deli.
Anak-anak sekolah dasar masih harus berhadapan dengan genangan air ketika menjalankan aktivitas sekolah.
Ini bukan sekadar persoalan estetika.
Ini menyangkut hak anak untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat dan layak.
Jika perusahaan besar mampu menjalankan berbagai program TJSL di berbagai daerah, masyarakat berhak mempertanyakan:
Apakah anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan operasional pelabuhan tidak layak mendapatkan perhatian yang sama?
JALAN RUSAK, KESELAMATAN WARGA DIPERTARUHKAN
Persoalan berikutnya adalah kondisi infrastruktur jalan di kawasan Belawan dan Medan Utara.
Kerusakan jalan bukan hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Dalam kondisi tertentu, jalan yang rusak dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
Yang selama ini terjadi kecelakaan fatal berulang pada ruas-ruas jalan tertentu, maka pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus melakukan evaluasi menyeluruh.
Jangan tunggu lebih banyak korban baru dilakukan pembenahan.
WJMB mendesak adanya pemetaan titik rawan kecelakaan, perbaikan jalan, penerangan, drainase dan fasilitas keselamatan lalu lintas secara terukur.
SAMPAH DAN LINGKUNGAN: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Kawasan sekitar pelabuhan seharusnya menjadi wajah kota dan pintu masuk ekonomi Sumatera Utara.
Namun masyarakat masih dapat menemukan persoalan sampah, lingkungan kumuh, drainase dan sanitasi.
Apakah program kepedulian lingkungan Pelindo benar-benar telah menyentuh kantong-kantong permukiman masyarakat di sekitar kawasan operasional Belawan?
Pertanyaan ini penting karena Pelindo sendiri menyatakan bahwa program TJSL memiliki prioritas pada bidang lingkungan.
Masyarakat tidak membutuhkan slogan tentang lingkungan.
Masyarakat membutuhkan lingkungan yang benar-benar bersih.
PELAYANAN KESEHATAN JUGA HARUS DIAWASI
Persoalan lainnya adalah pelayanan dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan layanan kesehatan Pelindo di kawasan Belawan.
WJMB menerima keluhan masyarakat mengenai keterbatasan pelayanan dan peralatan yang dianggap belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, WJMB meminta audit dan evaluasi terbuka mengenai kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, peralatan, obat-obatan, kapasitas pelayanan dan mekanisme rujukan.
Jika memang terdapat kekurangan, masyarakat berhak mengetahui:
Apa penyebabnya dan kapan akan diperbaiki?
MASYARAKAT LOKAL JANGAN HANYA MENJADI PENONTON
Pertanyaan lain yang jauh lebih sensitif tetapi penting untuk dijawab adalah mengenai akses masyarakat lokal terhadap kesempatan kerja di lingkungan operasional Pelindo Group dan perusahaan-perusahaan yang berada dalam ekosistem kepelabuhanan Belawan.
Di tengah tingginya angka kebutuhan lapangan kerja masyarakat sekitar, masyarakat tentu berharap bahwa peluang pekerjaan yang tersedia dapat diakses secara adil, transparan dan berdasarkan kompetensi.
Karena isu tersebut sering menjadi pembicaraan di masyarakat, maka yang diperlukan adalah transparansi sistem rekrutmen.
Jika seluruh proses sudah berdasarkan kompetensi, maka bukalah mekanismenya kepada publik:
– Bagaimana proses penerimaan pekerja;
– Apa persyaratan dan kualifikasinya;
– Bagaimana proses seleksi dilakukan;
– Berapa banyak tenaga kerja lokal yang diterima;
– Dan bagaimana mekanisme pengawasan agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Jangan sampai anak-anak Belawan hanya menjadi penonton ketika lapangan pekerjaan di wilayahnya justru dinikmati oleh mereka yang memiliki akses dan jaringan.
WJMB meminta Pelindo dan pihak terkait untuk membuka informasi mengenai:
1. Total realisasi program TJSL/CSR di kawasan Belawan dalam beberapa tahun terakhir.
2. Besaran anggaran TJSL yang dialokasikan untuk masyarakat sekitar wilayah operasional Belawan.
3. Daftar program TJSL yang telah dilaksanakan.
4. Lokasi dan jumlah penerima manfaat setiap program.
5. Program khusus bidang pendidikan di Belawan.
6. Program lingkungan, kebersihan, persampahan dan penanganan kawasan kumuh.
7. Program pemberdayaan ekonomi dan UMKM masyarakat lokal.
8. Program kesehatan dan dukungan terhadap fasilitas kesehatan masyarakat.
9. Data keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja lokal dalam ekosistem operasional Pelindo di Belawan.
10. Mekanisme rekrutmen dan pengawasan untuk memastikan seluruh penerimaan tenaga kerja berlangsung secara profesional, transparan dan berbasis kompetensi.
Karena Pelindo merupakan BUMN strategis dan memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional, maka masyarakat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban sosial yang lebih nyata.
Pelindo sendiri menyatakan bahwa TJSL harus memberikan manfaat yang terintegrasi, terarah dan terukur bagi masyarakat.
Maka ukuran keberhasilan CSR bukan hanya berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan.
Ukuran keberhasilan CSR adalah seberapa besar kehidupan masyarakat sekitar berubah menjadi lebih baik.
– Apakah anak-anak dapat belajar dengan aman?
– Apakah jalan warga menjadi lebih baik?
– Apakah lingkungan menjadi lebih bersih?
– Apakah masyarakat memperoleh akses kesehatan yang layak?
– Apakah UMKM masyarakat berkembang?
– Apakah anak-anak muda Belawan memperoleh kesempatan kerja yang adil?
Jika jawabannya belum memuaskan, maka evaluasi harus dilakukan.
WJMB meminta Pelindo, Pemerintah Kota Medan, DPRD Kota Medan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Perwakilan masyarakat untuk duduk bersama.
– Buka data.
– Buka anggaran.
– Buka program.
– Buka hasil evaluasi.
Dan yang paling penting:
Buka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung apa yang mereka rasakan.
Sebab masyarakat Belawan tidak meminta belas kasihan.
Masyarakat meminta haknya sebagai warga negara.
Mereka hidup berdampingan dengan kawasan pelabuhan.
Mereka menghadapi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas kawasan tersebut.
Mereka juga menjadi bagian dari denyut ekonomi yang berlangsung setiap hari.
Karena itu, sudah sepatutnya manfaat pembangunan dan keberadaan BUMN besar tersebut kembali dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar.
PELABUHAN BOLEH SEMAKIN BESAR.
KEUNTUNGAN PERUSAHAAN BOLEH SEMAKIN TINGGI.
TETAPI JANGAN BIARKAN MASYARAKAT DI SEKITARNYA TETAP MISKIN, LINGKUNGANNYA KUMUH, JALANNYA RUSAK, SEKOLAHNYA TERGENANG DAN FASILITAS PUBLIKNYA TERABAIKAN.
“WJMB BUKAN MEMINTA KEISTIMEWAAN. KAMI MENUNTUT KEADILAN.”
(MDR)
