“Kejadian ini ciptakan kecemburuan sosial dan dugaan permainan izin sawit yang perlu segera diusut,” ujar Ketua LSM API Adi Subandi, yang juga Relawan Prabowo Aceh tersebut.
Subulussalam | mitrapolda.com —
Ketua LSM Aliansi Peduli Indonesia (API) Kota Subulussalam, Adi Subandi, menyoroti keras dugaan praktik pilih kasih dalam pemberian Surat Penunjukan (SP) kepada perusahaan mitra pengolahan kelapa sawit di wilayah tersebut. Ia menyesalkan kebijakan yang terkesan lebih memihak perusahaan luar daerah, sementara sejumlah SP dari pelaku usaha lokal Subulussalam justru ditolak tanpa alasan jelas.
> “Kami sangat kecewa. SP dari perusahaan luar justru diloloskan, sementara SP dari perusahaan-perusahaan lokal ditolak. Ini menciptakan kecemburuan sosial dan merusak iklim usaha di daerah sendiri,” tegas Adi Subandi saat uang juga relawan Prabowo itu ditemui di Subulussalam, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, praktik semacam ini memperkuat dugaan adanya lobi-lobi politik dan intervensi kekuasaan dalam proses rekomendasi SP ke PT Mandiri Sawit Bersama II (PT MSB II). Ia mendesak Pemerintah Kota Subulussalam serta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan memeriksa kejanggalan tersebut.
> “Kami minta kegiatan PT MSB II yang menampung SP dari luar daerah segera dihentikan sampai semua izin dan rekomendasi diperiksa ulang. Jangan sampai perusahaan lokal terus dizalimi di tanah sendiri,” tambahnya.
Jejak Rekomendasi Misterius dan Dugaan Peran Pejabat Kota
Sebelumnya, mitrapolda.com mengungkap adanya dugaan peran orang dekat Wali Kota Subulussalam, H. Rasyid Benci (HRB), dalam memuluskan keluarnya SP baru untuk PT MSB II — meski izin lingkungan, AMDAL, dan IMB perusahaan itu disebut belum lengkap.
Dalam rapat tertutup awal September lalu, sejumlah pejabat Pemko Subulussalam disebut tengah membahas status izin PT MSB II. Namun, hasil rapat itu justru meninggalkan tanda tanya besar. Di tengah belum rampungnya proses izin, perusahaan tetap beroperasi dan bahkan menjalankan ekspansi produksi.
Salah satu sumber internal mengutip pernyataan wali kota dalam forum informal:
> “Yang penting amankan dulu masyarakat yang ribut, agar perusahaan bisa jalan,” ucap sumber tersebut, menirukan pernyataan HRB.
Ucapan itu kini menjadi potongan penting dalam mozaik dugaan kongkalikong politik dan bisnis sawit yang menyeret nama pejabat daerah. Sejumlah sumber juga menyebut adanya peran lobi orang dekat wali kota untuk melancarkan rekomendasi SP baru bagi perusahaan.
Izin Belum Lengkap, Produksi Jalan Terus
Kepala Bidang Teknik Dinas PUPR Kota Subulussalam menegaskan, hingga kini PT MSB II belum pernah mengajukan permohonan IMB.
Plt. Kepala Dinas PUPR, Irman, ST, juga mengonfirmasi hal yang sama.
> “Sudah beberapa kali kami kirim surat agar mereka melengkapi izin, tapi tak pernah direspons,” ujarnya.
Selain belum mengantongi IMB, PT MSB II juga belum menyelesaikan izin AMDAL dan izin operasional penuh dari instansi teknis lainnya. Namun aktivitas lapangan tetap berjalan bahkan semakin ekspansif, termasuk penambahan lahan olahan dan pembukaan akses jalan baru menuju pabrik.
Dugaan Barter CSR dan Politik Balas Jasa
Publik makin curiga setelah perusahaan ini diketahui memberikan bantuan bus sekolah kepada Pemerintah Kota Subulussalam sebagai bagian dari program CSR (Corporate Social Responsibility).
Namun di balik CSR itu, muncul dugaan adanya “barter politik” untuk melancarkan izin dan rekomendasi usaha.
Seorang tokoh masyarakat dari Sultan Daulat menuturkan:
> “Katanya izin belum lengkap, tapi jalan terus. Sekarang malah kasih bus sekolah ke pemerintah kota. Aneh kan?”
Pemerintah Bungkam, Publik Bertanya
Hingga berita ini diterbitkan, Wali Kota Subulussalam HRB maupun Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum memberikan tanggapan resmi. Pihak manajemen PT MSB II juga memilih bungkam, dengan alasan masih berkoordinasi dengan pihak pusat.
Sementara itu, LSM API mendesak agar kejaksaan dan unit Tipikor Polres Subulussalam segera membuka penyelidikan resmi.
> “Ini bukan sekadar masalah izin, tapi soal keadilan ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Kalau terus dibiarkan, akan muncul praktik rente dan ketidakadilan struktural,” tutup Adi Subandi.
Penelusuran Berlanjut
Tim investigasi mitrapolda.com kini tengah menelusuri dokumen tambahan, bukti rekaman komunikasi, dan surat rekomendasi yang diduga menjadi bagian dari “transaksi politik” antara pihak perusahaan dan pejabat daerah.
Publik menanti langkah tegas aparat untuk memastikan: apakah izin dan rekomendasi dijalankan untuk kepentingan bersama — atau justru demi segelintir orang di lingkar kekuasaan.
🧾 Reporter: Tim Investigasi mitrapolda.com
