Subulussalam, mitrapolda.com
Laporan Khusus. Di ruang-ruang kantor pemerintah yang mulai sibuk menjelang lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), satu nama kini menjadi perbincangan hangat: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Subulussalam.
Bukan karena prestasi gemilang, tetapi karena sebuah ujian kecil yang bermakna besar — ujian kejujuran di hadapan publik.(07/10).
Semua berawal dari tiga belas pertanyaan yang dilayangkan wartawan Strateginews.id. Isinya sederhana: tentang angka defisit, utang daerah, dan mekanisme pelaporan anggaran. Namun, di balik sederet pertanyaan itu terselip ujian moral — apakah seorang pejabat pengelola keuangan daerah berani berbicara terbuka di hadapan publik?
“Ini bukan sekadar wawancara biasa,” ujar Iswandi Dedy, Wakaperwil Aceh Strateginews.id, kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).
“Pertanyaan itu cermin kecil untuk melihat apakah pejabat publik punya integritas menjawab dengan jujur, atau memilih bersembunyi di balik meja birokrasi.”
Menurut Iswandi, wartawan tidak sedang mencari sensasi. Mereka menjalankan fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh Undang-Undang Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
“Pejabat yang menolak menjawab pertanyaan publik sejatinya sedang menolak akuntabilitas. Itu sinyal bahaya bagi publik,” katanya.
Sikap Kepala BPKAD yang meminta agar semua pertanyaan disampaikan secara tertulis — tanpa memberi keterangan langsung — memunculkan tafsir negatif. Banyak pihak menilai langkah itu menunjukkan sikap defensif, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan.
Padahal, substansi pertanyaan tidak menyentuh rahasia negara: hanya menyangkut kondisi keuangan daerah, hal yang seharusnya mudah dijelaskan jika pengelolaan dilakukan dengan tertib dan transparan.
Seorang akademisi kebijakan publik di Subulussalam menilai, respons semacam itu seharusnya menjadi catatan bagi Panitia Seleksi JPTP.
“Kemampuan menjawab pertanyaan publik dan keberanian menghadapi kritik adalah uji kepemimpinan moral. Kalau di tahap itu saja gagal, bagaimana publik bisa percaya pada kepemimpinan yang lebih tinggi?” ujarnya.
Dalam sistem birokrasi yang kerap lebih sibuk menjaga citra ketimbang membangun kepercayaan, kasus ini menjadi cermin kecil betapa pentingnya integritas dalam pemerintahan. Bahwa jabatan bukan sekadar urusan administratif, tetapi soal keberanian moral di hadapan rakyat.
“Transparansi adalah cermin kejujuran,” tutup Iswandi.
“Dan kejujuran adalah syarat pertama bagi siapa pun yang ingin dipercaya rakyat.”
Ringkasan Poin Utama:
Kepala BPKAD Subulussalam disorot menjelang lelang JPTP karena sikap tertutup terhadap pertanyaan publik.
Wartawan mengajukan 13 pertanyaan seputar defisit dan utang daerah, namun dijawab secara tertulis.
Iswandi Dedy menilai, penolakan memberi keterangan langsung adalah tanda lemahnya akuntabilitas.
Akademisi menilai, kemampuan komunikasi publik mencerminkan kepemimpinan moral calon pejabat tinggi.
Artikel menegaskan: Transparansi dan kejujuran adalah fondasi kepercayaan publik./@nton Tin.
