Singkil | MitraPolda.com
Rencana pembangunan talud pengendali banjir di Kecamatan Singkil, menuai sorotan dari aparatur desa dan warga.
Mereka menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Aceh Singkil belum mempertimbangkan secara matang kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi tiga desa, yakni Desa Siti Ambia, Teluk Ambun, dan Takal Pasir.
Kepala Desa Takal Pasir, Rabidin, menyebut pembangunan talud tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keluar-masuknya debit air di kawasan DAS.
Menurutnya, proyek itu dikhawatirkan dapat mengubah pola aliran sungai, mempersempit bantaran, serta meningkatkan risiko banjir di desa-desa sepanjang aliran sungai.
Kekhawatiran serupa disampaikan Kepala Desa Teluk Ambun, Mufrin.
Ia menilai pembangunan talud tanpa perhitungan menyeluruh dapat memicu permasalahan baru, khususnya terkait pengendalian debit air saat curah hujan tinggi dan banjir.
Sementara itu, Kepala Desa Siti Ambia, Aswalun, menegaskan bahwa pembangunan talud harus didasarkan pada kajian teknis yang komprehensif.
“Pembangunan talud harus memperhitungkan pergerakan air dalam skala besar.
Jangan sampai aliran air terhambat dan malah memperpanjang genangan di permukiman warga,” ujar Aswalun, Minggu (14/12/2025).
Ia menambahkan, apabila talud dibangun tanpa kajian hidrologi yang matang, air berpotensi tertahan lebih lama dan berdampak langsung terhadap permukiman warga di ketiga desa tersebut.
Rabidin juga meminta Kepala Dinas PU Aceh Singkil untuk meninjau ulang rencana pembangunan talud dengan mempertimbangkan kajian lingkungan secara menyeluruh.
Kajian tersebut dinilai perlu mencakup analisis hidrologi, daya dukung sungai, serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keselamatan permukiman warga.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga maupun penjelasan mengenai kajian teknis yang menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan talud pengendali banjir tersebut.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Dinas PUPR melalui WhatsApp juga belum mendapat respons.
Warga berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali rencana pembangunan tersebut agar upaya pengendalian banjir tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (UM)
