Menu

Mode Gelap
SEKDAKO TEBING TINGGI IMBAU PEDAGANG TEMPATI KIOS REVITALISASI PASAR INPRES Terwujudnya Kamseltibcarlantas Yang Aman,Nyaman, & Selamat Menjelang Pelaksanaan OPS Ketupat 2026 Dana Desa Huta Julu TA 2025 Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas Peringati Hari Lahan Basah Sedunia 2026, Tegaskan Komitmen Menjaga Keseimbangan Ekosistem Hari Pertama Operasi Keselamatan Toba 2026, Satlantas Polres Langkat Fokus Edukasi dan Penegakan Humanis Polsek Pangkalan Brandan Laksanakan Pengamanan Ibadah Umat Kristen, Polres Langkat Pastikan Seluruh Wilayah Aman dan Kondusif

Politik

Ihwan Nasution: Dana Desa Harus Dikawal untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Kepentingan Pribadi

badge-check


					Ihwan Nasution: Dana Desa Harus Dikawal untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Kepentingan Pribadi Perbesar

Tapanuli Selatan – MitraPolda.com |

Komisi A DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan audiensi resmi dengan Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara, pada Senin (15/09/2025). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Pemerintahan Desa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Irmansyah Siregar, bersama sejumlah anggota DPRD di antaranya Drs. H. Ihwan Nasution, Novedi Zega, Karisos Limbong, serta Yola Siregar. Dari pihak pemerintah hadir Kepala Dinas, Yusuf Nasution, didampingi Kabid Kelembagaan.

 

Audiensi ini digelar sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Sibongbong. Masyarakat menilai pengelolaan dana desa belum berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

 

Dalam forum tersebut, Drs. H. Ihwan Nasution menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola keuangan desa. Ia menegaskan bahwa dana desa merupakan hak masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan demi pembangunan dan kesejahteraan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

 

“Kami hadir di sini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika ada indikasi penyalahgunaan, tentu harus ada evaluasi dan penindakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegas Ihwan Nasution dalam pertemuan tersebut.

 

Menurut Ihwan Nasution, Komisi A DPRD Tapsel memiliki tanggung jawab moral sekaligus politik untuk mengawal penggunaan dana desa. Oleh karena itu, setiap laporan dari masyarakat tidak boleh diabaikan, melainkan harus ditindaklanjuti secara serius agar kepercayaan publik kepada pemerintah desa tetap terjaga.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan Desa, Yusuf Nasution, menyampaikan apresiasi atas kedatangan Komisi A DPRD. Ia berkomitmen akan melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat, khususnya di Desa Sibongbong, agar persoalan serupa tidak terulang kembali.

 

Ketua Komisi A, Irmansyah Siregar, menambahkan bahwa pihaknya akan menyusun rekomendasi resmi terkait hasil audiensi ini untuk disampaikan kepada Bupati Tapanuli Selatan. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah tegas sekaligus memberi solusi konstruktif.

 

Audiensi ini mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merespons aspirasi masyarakat. Kehadiran figur seperti Drs. H. Ihwan Nasution menjadi penegas bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun tata kelola desa yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Andi Hakim Nasution)

Baca Lainnya

Aulia Rachman: Mendorong Percepatan Penerapan Medan Satu Data Demi Menghadirkan Sistem Pendataan Digital Masyarakat Yang Lebih Tertata, Valid, dan Dapat Dipertanggung Jawabkan

2 Januari 2026 - 17:41 WIB

Buruk nya Infrastruktur Menuju Salah Satu Pintu Gerbang Perekonomian Wilayah Barat

27 Desember 2025 - 15:22 WIB

Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Ali Imran, Perwira Asal Kopassus Putra Aceh Bubarkan Massa Pengibar Bulan Bintang

26 Desember 2025 - 12:09 WIB

Rakor dengan Kepala Daerah Se-Jawa Barat, Menteri Nusron Ungkap Skema Penggantian dan Sanksi Alih Fungsi Lahan Sawah

19 Desember 2025 - 12:23 WIB

Jalankan Amanat Perpres 12/2025, Menteri Nusron Minta Pemerintah Daerah di Jawa Barat Lakukan Revisi Rencana Tata Ruang

19 Desember 2025 - 11:22 WIB

Menteri Nusron Imbau Pemda Kalteng Percepat Pemutakhiran Sertipikat Tanah untuk Cegah Tumpang Tindih

12 Desember 2025 - 18:49 WIB

Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf di Kalteng, Menteri Nusron: Jangan Sampai Rumah Tuhan Tidak Terurus

12 Desember 2025 - 18:48 WIB

Menteri Nusron Tekankan Meritokrasi dalam Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN

12 Desember 2025 - 18:47 WIB

Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Menteri Nusron Minta Pelayanan Pertanahan Adaptif, Cepat, dan Bersih

12 Desember 2025 - 18:46 WIB

Negara Untuk Masyarakat, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago : Menko Polkam Lagi-Lagi Mengirimkan Bantuan Tambahan 4 Ton Bantuan dan Satu Unit Mobil Water Treatment ke Aceh, Pastikan Air Bersih Tersedia

11 Desember 2025 - 20:25 WIB

Kementerian ATR/BPN Targetkan Penuntasan Konsolidasi Tanah 2025 di Seluruh Indonesia

10 Desember 2025 - 22:52 WIB

Kementerian ATR/BPN Revisi Peraturan Tata Ruang agar Resilient terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

10 Desember 2025 - 22:51 WIB

24 Satker ATR/BPN Terima Predikat WBK, Menteri Nusron Beri Apresiasi dan Imbau untuk Jaga Kualitas Layanan

10 Desember 2025 - 22:50 WIB

Dirjen PSKP dalam Pengarahan Umum Rakernas Kementerian ATR/BPN : Kolaborasi Antar Lembaga Kunci Berantas Mafia Tanah

10 Desember 2025 - 22:49 WIB

Buka Rakernas 2025, Menteri Nusron: Hasilkan Keputusan yang Optimal dan Berkualitas untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

9 Desember 2025 - 07:51 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Ajak APH Pererat Kolaborasi Berantas Mafia Tanah

5 Desember 2025 - 07:55 WIB

Kementerian ATR/BPN Gelar Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Wamen Hukum: Sinergitas dan Kolaborasi Suatu Keniscayaan

5 Desember 2025 - 07:53 WIB

Soroti Metamorfosis Mafia Tanah, Menteri Nusron: Jangan Sampai Terlibat

4 Desember 2025 - 22:37 WIB

Bupati Madina, Wabup Dampingi Dua Menteri Salurkan Bantuan di Tanggabosi

4 Desember 2025 - 22:01 WIB

Pengesahan APBK TA 2026 Lamban

4 Desember 2025 - 21:59 WIB

Trending di Politik