Tapanuli Selatan | MitraPolda.com –
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) sejak Senin pagi 24 November 2025, memicu banjir dan tanah longsor berskala besar yang melanda sedikitnya 11 kecamatan. Bencana yang terjadi sekitar pukul 07.00 WIB ini menyebabkan sejumlah korban jiwa, kerusakan fasilitas, terputusnya akses transportasi, hingga ribuan warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.
Berdasarkan laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapsel yang dipimpin Julkarnaen Siregar, wilayah terdampak mencakup Kecamatan Sipirok, Marancar, Batangtoru, Angkola Barat, Muara Batangtoru, Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Sayur Matinggi, Batang Angkola, Tano Tombangan Angkola, dan Angkola Muaratais. Di beberapa titik, banjir meluap hingga setinggi pinggang orang dewasa, sementara kawasan yang berada di lereng pegunungan tertimbun material longsor berupa tanah, batu, hingga batang pohon.
Dalam laporan yang diterima pada Rabu (26/11/2025), BPBD memastikan 8 orang meninggal dunia—masing-masing satu korban di Kecamatan Sipirok dan Angkola Barat, serta enam orang di Batangtoru. Selain itu, 58 warga mengalami luka-luka, terdiri atas satu orang di Sipirok, satu di Angkola Barat, dan 56 orang di Batangtoru.
Tidak hanya korban jiwa, kerusakan fisik turut meluas. Sejumlah rumah warga hanyut terbawa arus, jembatan penghubung antar desa putus, dan beberapa akses jalan tidak dapat dilalui akibat longsor. Listrik dan jaringan komunikasi sempat terganggu di beberapa wilayah yang terisolasi.
Pihak pemerintah daerah menegaskan, pendataan terhadap rumah, fasilitas pendidikan, ibadah, lahan pertanian, hingga jaringan irigasi masih dilakukan mengingat cakupan bencana yang luas.
Hingga Selasa malam 25 November 2025, tercatat sekitar 3.000 kepala keluarga dilaporkan mengungsi ke balai desa, rumah ibadah, gedung sekolah, serta pos penampungan sementara. Banyak warga meninggalkan rumah hanya dengan barang seadanya, sementara sebagian lainnya membutuhkan penanganan medis dan dukungan psikososial.
Tim gabungan terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Basarnas terus melakukan evakuasi, distribusi logistik, dan penyelamatan warga yang terjebak banjir. Perahu karet diturunkan ke wilayah aliran sungai dan pemukiman yang terendam untuk memindahkan warga, terutama bayi, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Di beberapa lokasi, masyarakat bersama petugas berjibaku membersihkan longsor dengan alat berat dan peralatan manual, sembari menunggu bantuan tambahan.
Sebagai langkah percepatan penanganan, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung mulai Selasa 25 November 2025. Penetapan ini menjadi dasar percepatan penyaluran bantuan dan pengerahan sumber daya tambahan dari provinsi maupun pemerintah pusat.
Pemerintah daerah telah mengajukan kebutuhan mendesak berupa 3.000 paket sembako, tenda pengungsi, perlengkapan keluarga dan dapur umum, kasur dan selimut, perahu karet, chainsaw, paket kebersihan, makanan siap saji, serta penambahan personel lapangan.
“Garis prioritas saat ini adalah penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan makanan dan air bersih, serta pembukaan akses yang terputus,” demikian disebutkan dalam laporan penanganan darurat BPBD.
Pusat Pengendalian Operasi BNPB mengingatkan bahwa pola cuaca ekstrem masih berpotensi berlangsung di sebagian wilayah Sumatera Utara dalam beberapa hari ke depan. Risiko banjir bandang susulan, longsor lanjutan, serta naiknya debit air sungai diperkirakan masih tinggi, terutama di wilayah dengan kontur pegunungan dan bantaran sungai.
Masyarakat diimbau tetap waspada, mengikuti arahan petugas, serta segera mengungsi apabila curah hujan meningkat atau terjadi retakan tanah di pemukiman lereng bukit.
Selain penyelamatan dan logistik, fokus penanganan ke depan mencakup pemulihan akses jalan, rehabilitasi fasilitas umum, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga bantuan untuk warga yang kehilangan tempat tinggal. Pulihnya Tapanuli Selatan dari bencana ini bergantung pada respons cepat pemerintah, kesiapan relawan, serta solidaritas masyarakat dalam proses pemulihan.(AHN)
