Menu

Mode Gelap
SEKDAKO TEBING TINGGI IMBAU PEDAGANG TEMPATI KIOS REVITALISASI PASAR INPRES Terwujudnya Kamseltibcarlantas Yang Aman,Nyaman, & Selamat Menjelang Pelaksanaan OPS Ketupat 2026 Dana Desa Huta Julu TA 2025 Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas Peringati Hari Lahan Basah Sedunia 2026, Tegaskan Komitmen Menjaga Keseimbangan Ekosistem Hari Pertama Operasi Keselamatan Toba 2026, Satlantas Polres Langkat Fokus Edukasi dan Penegakan Humanis Polsek Pangkalan Brandan Laksanakan Pengamanan Ibadah Umat Kristen, Polres Langkat Pastikan Seluruh Wilayah Aman dan Kondusif

Politik

Menteri Nusron: Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang yang Berkeadilan

badge-check


					Menteri Nusron: Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang yang Berkeadilan Perbesar

Jakarta |- MitraPolda.com.com –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang harus jadi instrumen utama untuk mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau. Menurutnya, keempat visi tersebut saling bersinggungan dalam pemanfaatan ruang.

 

“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Menteri Nusron dalam acara Sarasehan Hari Tata Ruang (HANTARU), di Jakarta Selatan, Kamis (06/11/2025).

 

Menteri Nusron menyatakan, tata ruang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor. Untuk itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

 

“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” tegas Menteri Nusron.

 

Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menuntaskan 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan. Dengan tata ruang yang sinkron dan berkeadilan, Kementerian ATR/BPN optimistis arah pembangunan Indonesia akan semakin jelas menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta keadilan akses terhadap hunian bagi seluruh rakyat.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menyoroti pentingnya RDTR sebagai kunci membangun kota yang berkarakter dan berkelanjutan. “RDTR ini memang isinya adalah zonasi atau mengatur penempatan _plotting_ untuk pembangunan. Tetapi lebih dari itu, kita berharap RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi dari sekadar kota yang sama prototipenya menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, hijau, dan inklusif,” ujarnya.

 

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut memberi sambutan dalam Sarasehan HANTARU 2025, Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia, Hendricus Andy Simarmata. (AHN)

Baca Lainnya

Aulia Rachman: Mendorong Percepatan Penerapan Medan Satu Data Demi Menghadirkan Sistem Pendataan Digital Masyarakat Yang Lebih Tertata, Valid, dan Dapat Dipertanggung Jawabkan

2 Januari 2026 - 17:41 WIB

Buruk nya Infrastruktur Menuju Salah Satu Pintu Gerbang Perekonomian Wilayah Barat

27 Desember 2025 - 15:22 WIB

Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Ali Imran, Perwira Asal Kopassus Putra Aceh Bubarkan Massa Pengibar Bulan Bintang

26 Desember 2025 - 12:09 WIB

Rakor dengan Kepala Daerah Se-Jawa Barat, Menteri Nusron Ungkap Skema Penggantian dan Sanksi Alih Fungsi Lahan Sawah

19 Desember 2025 - 12:23 WIB

Jalankan Amanat Perpres 12/2025, Menteri Nusron Minta Pemerintah Daerah di Jawa Barat Lakukan Revisi Rencana Tata Ruang

19 Desember 2025 - 11:22 WIB

Menteri Nusron Imbau Pemda Kalteng Percepat Pemutakhiran Sertipikat Tanah untuk Cegah Tumpang Tindih

12 Desember 2025 - 18:49 WIB

Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf di Kalteng, Menteri Nusron: Jangan Sampai Rumah Tuhan Tidak Terurus

12 Desember 2025 - 18:48 WIB

Menteri Nusron Tekankan Meritokrasi dalam Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN

12 Desember 2025 - 18:47 WIB

Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Menteri Nusron Minta Pelayanan Pertanahan Adaptif, Cepat, dan Bersih

12 Desember 2025 - 18:46 WIB

Negara Untuk Masyarakat, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago : Menko Polkam Lagi-Lagi Mengirimkan Bantuan Tambahan 4 Ton Bantuan dan Satu Unit Mobil Water Treatment ke Aceh, Pastikan Air Bersih Tersedia

11 Desember 2025 - 20:25 WIB

Kementerian ATR/BPN Targetkan Penuntasan Konsolidasi Tanah 2025 di Seluruh Indonesia

10 Desember 2025 - 22:52 WIB

Kementerian ATR/BPN Revisi Peraturan Tata Ruang agar Resilient terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

10 Desember 2025 - 22:51 WIB

24 Satker ATR/BPN Terima Predikat WBK, Menteri Nusron Beri Apresiasi dan Imbau untuk Jaga Kualitas Layanan

10 Desember 2025 - 22:50 WIB

Dirjen PSKP dalam Pengarahan Umum Rakernas Kementerian ATR/BPN : Kolaborasi Antar Lembaga Kunci Berantas Mafia Tanah

10 Desember 2025 - 22:49 WIB

Buka Rakernas 2025, Menteri Nusron: Hasilkan Keputusan yang Optimal dan Berkualitas untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

9 Desember 2025 - 07:51 WIB

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Ajak APH Pererat Kolaborasi Berantas Mafia Tanah

5 Desember 2025 - 07:55 WIB

Kementerian ATR/BPN Gelar Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Wamen Hukum: Sinergitas dan Kolaborasi Suatu Keniscayaan

5 Desember 2025 - 07:53 WIB

Soroti Metamorfosis Mafia Tanah, Menteri Nusron: Jangan Sampai Terlibat

4 Desember 2025 - 22:37 WIB

Bupati Madina, Wabup Dampingi Dua Menteri Salurkan Bantuan di Tanggabosi

4 Desember 2025 - 22:01 WIB

Pengesahan APBK TA 2026 Lamban

4 Desember 2025 - 21:59 WIB

Trending di Politik