Subulussalam – mitrapolda.com |
Seleksi terbuka (open bidding) jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam tengah menjadi sorotan publik. Proses yang seharusnya menjunjung asas transparansi, meritokrasi, dan profesionalitas itu kerap dinilai tidak steril dari tarik-menarik kepentingan politik domestik.
Sejumlah pihak menyoroti adanya indikasi bahwa seleksi jabatan kerap dipengaruhi oleh faktor kedekatan politik, loyalitas, maupun afiliasi personal dengan elite daerah, bukan semata-mata berdasarkan kompetensi dan rekam jejak birokrasi. Banyaknya lowong Jabatan dilingkungan Kita Subulussalam namun sejauh ini hanya 5 seleksi terbuka padahal menutut sumber intenal teras pejabat kota Subulussalam menyatakan ” Ini sama saja dilakukan pemborosan anggaran. Harusnya semua jabatan yang masih lowong di semua SKPK serentak diadakannya seleksi terbuka. Ini hanya perdialan suka dan tidak suka atas kepentingan politik balas budi. Bukan untuk efisiensi anggaran atau ingin menempatkan jabatan seseuai kebutuhan daerah. Kata Sumber di lingkungan pemko kota Subulussalam. bahwa seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kota Subulussalam tahun 2025 dibuka hanya untuk enam SKPK.
Enam SKPK tersebut adalah:
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK)
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
5. Inspektorat
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)
Rano Saraan Kepala BKPSDM Kota Subulussalam saat dimintai tanggapnnya terkait seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kota Subulussalam tahun 2025 masih bungkam atas dugaan adany rekayasa diseleksi terbuka JPT tersebut.
ASN Profesional di Persimpangan
Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Subulussalam mengaku, dalam praktiknya seleksi terbuka sering kali dipersepsikan sebagai “formalitas”. Meski panitia seleksi melibatkan unsur akademisi dan lembaga independen, keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembina kepegawaian (walikota) Subulussalam.
“Kalau hanya formalitas, ASN jadi ragu: apakah harus profesional mengejar prestasi atau justru fokus membangun kedekatan politik,” ujar seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.
Dimensi Politik Domestik
Pengamat politik lokal menilai, proses open bidding di Subulussalam tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik domestik kota kecil ini. Hubungan antara eksekutif, legislatif, dan elite lokal sering kali ikut menentukan siapa yang akan duduk di kursi strategis.
> “Seleksi terbuka jabatan adalah arena di mana kepentingan politik, birokrasi, dan ekonomi lokal bertemu. Jika tidak dikelola secara transparan, ia bisa berubah menjadi alat bagi penguasa untuk mengamankan loyalis, bukan pejabat berintegritas,” kata seorang akademisi Universitas di Aceh.
Publik Menuntut Transparansi
Masyarakat sipil dan media lokal mendorong agar proses seleksi benar-benar dilakukan terbuka:
Publikasi daftar peserta dan hasil nilai uji kompetensi.
Keterlibatan lembaga pengawas independen.
Jaminan bahwa hasil akhir tidak bisa dipolitisasi.
Ujian Bagi Pemerintahan Kota
Seleksi terbuka jabatan di Subulussalam kini menjadi ujian serius bagi pemerintah kota: apakah benar-benar berkomitmen terhadap reformasi birokrasi atau masih terjebak dalam praktik politik balas budi. Mudah mudahan akademisi dan panitia independen tidak mudah di suap atau diintervensi elet politik kota Subulussalam.
Jika proses ini bersih, maka akan menjadi preseden positif bagi kota yang baru berusia belasan tahun ini. Namun bila kembali dinodai kepentingan politik, kepercayaan publik terhadap birokrasi Subulussalam bisa semakin merosot.///@nton tin
